jateng.www.smartlink.biz.id , JAKARTA - Pihak pemerintahan berencana untuk meletakkan guru serta tenaga kependidikan (tenik) yang bekerja sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( PPPK ) setengah waktu dalam proyek berani Sekolah Rakyat yang dimulai sebagai usaha untuk menghentikan kelanjutan kemiskinan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan nantinya akan didirikan 200 Sekolah Rakyat di seluruh bagian dari Nusantara.
Rincianya, 100 sekolah didanai oleh APBN yang dialokasikan melalui Kementerian PUPR, sementara itu 100 lainnya merupakan hasil kerjasama dengan sektor privat.
Pemerintah berencana mengatur penambahan guru dan tenaga kependidikan dengan cara yang efektif, salah satunya adalah melalui penerapan Aparat Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam skema setengah waktu serta melakukan perpindahan posisi. guru "Pegawai Negeri Sipil, serta perecanaan posisi khusus untuk para calon guru," jelas Gus Ipul, panggilan dekat dengan Saifullah Yusuf, pada hari Jumat (16/5).
Dirjen GTKPG dari Kemendikdasmen Nurul Suryani mengatakan bahwa pihaknya sudah menentukan jumlah guru yang dibutuhkan di 65 Sekolah Rakyat yang ada di 54 kabupaten atau kota berbeda.
" Kami mengoptimalkan program perpindahan guru PNS, perekrutan melalui jalur istimewa, termasuk penyesuaian dari alumni PPG," katanya dengan tegas.
Di sisi lain, Menteri PAN-RB Rini Widyantini memastikan bahwa sangat penting untuk menjaga standar pemilihan guru dan terus menerapkan prinsip meritorial.
" Ini tak hanya tentang penugasan guru, melainkan memilih sumber daya manusia yang unggul bagi anak-anak kita di masa mendatang," ungkap Rini.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Wakil Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto. Ia menegaskan tekadnya dalam memberi dukungan total terhadap program tersebut. Sekolah Rakyat .
Menurut dia, adanya guru yang ahli dan bertanggung jawab amatlah vital dalam meningkatkan mutu pendidikan untuk kalangan yang rawan.
"BKN bersama KemenPAN-RB berkomitmen untuk meningkatkan percepatan dalam memenuhi kebutuhan guru dan tenaga kesehatan yang berkualitas. Kami juga telah menyiapkan beberapa solusi inovatif seperti tugas ASN antar wilayah, pengoptimalan PPPK secara penuh waktu, serta penempatan alumni PPG," jelas Harymo.
Program Sekolah Rakyat adalah prioritas utama dari Presiden Prabowo Subianto dan dicantumkan dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 mengenai Peningkatan Efektivitas Penanggulangan kemiskinan. (Jpnn)