JAKARTA - Berdasarkan informasi dari www.smartlink.biz.id.CO.ID, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengkritik Program Pendidikan Karakter Panca Waluya Jawa Barat Istimewa yang merupakan bentuk pendidikan seperti barak militer karena dianggap bisa melanggar hak-hak dasar anak. Selain itu, KPAI juga menyatakan keprihatinan mereka terkait absennya standarisasi resmi sebagai panduan untuk implementasinya.
" Salah satu contoh pelanggaran atas prinsip tersebut adalah keberadaan tindakan diskriminatif serta ketidaktimbangan partisipasi anak dalam prosesnya, hal ini mengakibatkan dampak buruk berupa stigmatisasi negatif seperti disebut sebagai anak bandel atau anak dengan masalah oleh para penerima layanan," ungkap Ketua KPAI Ai Maryati Solihah saat memberikan keterangan pada acara webinar di Jakarta, Jum'at (16/5/2025).
Maryati menyebut bahwa program pendidikan itu perlu dilaksanakan sambil menghargai, melindungi, dan mewujudkan prinsip-prinsip utama dalam pelayanan hak anak, yaitu tidak diskriminasi, prioritas pada kesejahteraan si anak, hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta memperhatikan pandangan anak.
"Prinsip-prinsip itu perlu menjadi dasar pokok dari setiap keputusan yang berkaitan dengan anak-anak, sehingga mereka bisa menerima perlakuan yang adil, memastikan bahwa kebutuhan mereka jadi fokus serta pendapatnya dihargai," ujarnya.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendapati bahwa kriteria seleksi bagi para peserta program bukan didasari oleh penilaian dari ahli psikologi profesional, tetapi hanya sebatas saran dari guru Bimbingan Konseling (BK). Selain itu, KPAI juga memperhatikan bahwa 6,7% pelajar menyampaikan ketidaktahuannya terkait alasannya untuk ikut dalam kegiatan tersebut.
"Penemuan ini menggambarkan pentingnya evaluasi ulang tentang keakuratan target peserta dalam implementasi program," ungkap Wakil Ketua KPAI Jasra Putra.
Sekarang sebelumnya, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat telah mengenalkan Program Pendidikan Karakter Pancawalyuda Khusus Jawa Barat, yang biasa disebut masyarakat dengan nama sekolah seperti barak militer. Inisiatif program tersebut berasal dari Gubernur Jawa Barat, yaitu Bapak Dedi Mulyadi.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sudah mengunjungi tempat-tempat yang menyelenggarakan Program Pendidikan Karakter Pancawaluya Jawa Barat istimewa, yaitu di Barak Militer Resimen 1 Shira Yudha Purwakarta serta Depo Pendidikan Bela Negara Rindam III Siliwangi, Cikole, Kabupaten Bandung Barat. Tujuan dari kunjungan ini adalah untuk memperoleh data terpercaya seputar implementasi program tersebut.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga menggarisbawahi ketiadaan pedoman resmi yang dapat dijadikan rujukan untuk melaksanakan Program Pendidikan Karakter Pancawaluya Jawa Barat Istimewa atau dikenal pula sebagai pendidikan barak militer. Komisi ini sudah melakukan kunjungan ke kedua tempat pelaksanaan program tersebut.
"Belenih adanya patokan tunggal sebagai rujukan dalam mengimplementasikan program ini, sebab belum tersedianya pedoman, arahan teknikal, serta SOP," ungkap Wakil Ketua KPAI Jasra Putra saat memberi keterangan pada jumpa pers di Jakarta, Jumat (16/5/2025).
Menurut Jasra, situasi ini menyebabkan terjadinya variasi dalam cara pengeksekusiannya di kedua tempat implementasi Program Pendidikan Karater Panca Waluya Jawa Barat Istimewa. Dia menjelaskan bahwa variasi itu meliputi susunan programnya, kelengkapan fasilitas pendukung, proporsi antara jumlah siswa dengan guru pembimbing, serta teknik penyampaian materi pelajaran sekolah yang tak selaras walaupun datang dari tingkat kelas dan bidang studi yang berlainan.
"Keadaan ini diprediksi bisa berdampak pada kualitas akhir dari seluruh program," ungkap Jasra Putra.
Meskipun demikian, aspek struktural dalam program pendidikan karakter dianggap cukup baik. Program Pendidikan Karakter Pancawaluya yang diterapkan di Jawa Barat mencakup elemen-elemen vital termasuk pendidikan kesadaran nasional, pengembangan ketahanan jiwa, rohani, dan hubungan interpersonal, pembentukan disiplin diri, meningkatkan rasa mandiri, serta pemantapan nilai-nilai patriotisme.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sudah mengunjungi tempat pelaksanaan Program Pendidikan Karakter Pancawaluya Jawa Barat yang istimewa. Kunjungan tersebut dilakukan di Barak Militer Regimen 1 Shira Yudha Purwakarta serta di Depo Pendidikan Bela Negara Rindam III Siliwangi, Cikole, Kabupaten Bandung Barat.
Kedatangan KPAI memiliki tujuan utama untuk mengumpulkan data yang presisi seputar penerapan program, menyakinkan bahwa ada tindakan antisipatif atas potensi pelanggaran asas-asas fundamental dalam proteksi anak-anak, menganalisis aturan-aturan yang pas dan memadai, keberadaan sumber daya manusia dan alokasi dana yang mencukupi serta dapat dipertahankan, penyelenggaraan layanan yang komprehensif dan selaras dengan azas-azas pokok pengamanan anak, serta meyakini bahwa lingkungan penjaminan hak-hak anak berfungsi semestinya.