www.smartlink.biz.id – Persiapan untuk menggelar program Sekolah Rakyat semakin dipercepat. Salah satu aspeknya adalah persiapan guru serta staf pendukung yang sedang disiapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Rini Widyantini, menjelaskan bahwa berdasarkan Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2025, kementeriannya memiliki dua tugas pokok dalam pelaksanaan Program Sekolah Rakyat. Salah satunya adalah peningkatan pembentukan lembaga Sekolah Rakyat tersebut. Disetujui secara bersama-sama bila Sekolah Rakyat nanti akan diintegrasikan sebagai salah satu unit di Kementerian Sosial. Tim mereka juga sedang menyiapkan regulasi terkait susunan organisasinya.
Kedua, mengenai persediaan tenaga pengajar, Rini menyinggung bahwa KemenPANRB berkolaborasi dengan Kemendikdasmen dalam merancang sejumlah skema. Dia menjelaskan, "Beberapa skema ini kemudian akan dilaporkan kepada Bapak Presiden. Dengan demikian, harapan kami adalah skema untuk mendukung kebutuhan guru dapat mempercepat implementasi dari Program Sekolah Rakyat," tuturnya setelah menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tentang Pelaksanaan Sekolah Rakyat yang digelar di kantor Kementerian Sosial, Jakarta pada hari Kamis tanggal 15 Mei.
Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Nunuk Suryani pun setuju dengan hal tersebut. Mereka sudah merancang beberapa program tentang penerimaan guru serta staf pendidikan bagi sekolah-sekolah masyarakat. "Terdapat program perpindahan, juga program seleksi spesifik, namun belumlah final, belum ditentukan sepenuhnya; nantinya akan kami laporkan kepada Bapak Presiden dahulu," jelasnya.
Dia menyatakan bahwa tersedianya guru dan staf pengajar telah disiapkan untuk melengkapi 65 lokasi Sekolah Rakyat. Ia juga menegaskan bahwa guru-guru yang akan ditugaskan selanjutnya akan memenuhi standar yang dijabarkan oleh Mensos. Standarnya mencakup kepemilikan sertifikasi pendidik serta status sebagai pegawai negeri sipil (PNS).
Walaupunakan meletakkan guru PNS di Sekolah Rakyat, hal tersebut tidak akan mendorong keluar para guru yang telah bertugas di sekolah-sekolah lama. Jika terjadi pergantian ini, bisa jadi malah menciptakan defisit ataupun kurangnya tenaga pengajaran di tempat asal mereka sebelumnya." "Iya, kami berharap bahwa semua ini tidak merusak jalannya pembelajaran dan pengajaran di setiap sekolah yang sudah ada," katanya.
Selanjutnya, Wakil Kepala BKN Harymo Dwi Putranto mengungkapkan persiapan sistem perekrutan guru yang bakal diterapkan. Dia menjelaskan bahwa proses tersebut akan mirip dengan skema rekrutmenn P3KP yang sudah dijalankan sebelumnya.
"Sudah ada sekitar 35 lokasi yang dilengkapi dengan kapasitas 3.500 peserta. Jika semuanya telah disahkan, maka proses seleksi dapat diselesaikan dalam waktu maksimum enam hari," jelasnya.
Pemilihan siswa potensial untuk Sekolah Rakyat masih berlangsung. Sampai sekarang, lebih dari 9 ribu anak telah dimasukkan ke dalam daftar kandidat untuk sekolah bertipe asrama itu.
Pada kesempatan tersebut, Mensos Saifullah Yusuf menyebut bahwa jumlah guru dan pendukung pendidikan yang dibutuhkan oleh Sekolah Rakyat sekitar 1600 hingga 2000 individu dengan tujuan melayani lebih dari seratus lokasi Sekolah Rakyat. Namun angkanya bisa berubah karena mereka masih memproses beberapa simulasi.
"Tetapi bila kita lihat dari 53 titik sekolah dasar tersebut, kurang lebih diperlukan sekitar 1.000 guru untuk menanganinya, ini terhitung tanpa termasuk kepala sekolah," jelasnya. Dia menyatakan bahwa proses seleksi bagi para calon guru serta staf pendidikan lainnya akan segera dimulai. Mereka berharap target perekrutan bisa diselesaikan pada bulan Juni tahun 2025.
Berbeda dengan proses perekrutan guru, tahapan pemilihan kepala sekolah di Sekolah Rakyat malah hampir mencapai akhir. Sebanyak kurang lebih 150 kandidat telah disetujui sebagai pantas dari total peserta berjumlah lebih dari 500 orang yang mengajukan diri. Langkah selanjutnya bagi para kontestan ini adalah menjalani serangkaian tes lanjutan guna menentukan siapa saja yang lulus dan dapat diposisikan sesuai kebutuhan.
Sekolah Rakyat direncanakan akan mulai berfungsi pada awal tahun ajaran 2025/2026. Fokus sekolah ini adalah menyediakan layanan pendidikan bagi anak-anak yang berasal dari kalangan kurang mampu serta sangat tidak mampu. Ini merupakan bagian dari strategi terbaru pihak berwenang untuk mengurangi jalannya kemiskinan di antara rakyatnya dengan cara meningkatkan kualitas pendidikannya. (mia)